– JAKARTA – Dua pihak dalam kepengurusan PB PARFI telah menghadapkan perselisihan mereka kepada ‘meja hijau’ PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ini merupakan tanggung jawab PB dibawah kepemimpinan Alicia Djohar bersama PB yang diketuai Ki Kusumo.
Hakim Pengacara PB Parfi di bawah pimpinan Ki Kusumo, Hasanuddin Nasution menyatakan bahwa pihak Alicia telah mengajukan gugatan terkait dengan Surat Keputusan (SK) AHU yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada PB Parfi saat dipimpin oleh Ki Kusumo.
“Alicia Djohar tak memiliki hak tersebut. Mereka merujuk pada pembentukan tahun 2020. Padahal, PB PARFi asli telah didirikan sejak Maret 1956, tentunya ini berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan,” jelasnya.
“Bila mereka adalah bagian dari PB PARFi, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mendirikan serta menyusun berbagai akta,” tambahnya.
Pada penjelasan sampai hari Senin lalu, sidang masih berfokus pada tahap persiapan. “Ki Kusumo ataupun PB PARFI belum dikenali sebagai salah satu pihak dalam kasus ini,” katanya.
“Saya pun berharap kepada seluruh seniorku di dunia hiburan, jika kalian merasa bahwa PB PARFi adalah tempat kita semua bernyanyi bersama, maka mari pertahankannya. Saya rasa tak ada alasan bagi mereka (Alicia Djohar) untuk mendesak pembatalan AHU tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PB PARFI terpilih, Ki Kusumo mengaku sudah menjalani aturan dalam PB PARFI.
Dia malah merasa heran dengan tuntutan yang disampaikan di PTUN. Apalagi, ia baru menerima undangan untuk menjadi pihak tergugat pada persidangan ketiga.
“Menurut pandangan saya, agak-anjak sedikit. Mengapa barulah kali ini saya dipanggil pada persidangan ketiga? Seharusnya bukan baru mulai sekarang,” jelas Ki Kusumo.
“Tetapi, aku taat pada peraturan yang berlaku. Kita menyimpan dokumen resmi kita. Ini mencakup bukti terkait status AHU kita,” tambahnya.
(*/jpnn)
